king abdullah
Thursday, May 14, 2009
Raja Abdullah “Tawarkan” 1/3 Dunia kepada Israel, Asalkan Bersedia Mengakui Palestina Merdeka
Raja Abdullah “menawarkan” sepertiga dunia kepada Israel, asalkan negara Yahudi itu bersedia mengakui Palestina merdeka. Tetapi, jika dalam setahun ke depan solusi perdamaian Timur Tengah itu tidak tercipta, akan ada konflik baru antara Arab dan Israel.
Dalam wawancaranya dengan harian Inggris The Times, Senin (11/5) Raja Yordania Abdullah mengungkapkan konsep baru perdamaian Timur Tengah yang hulunya adalah konflik antara Israel dan Palestina.
Berdampingan dengan konsep “solusi dua negara” yang digagas Kuartet Timur Tengah-Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa dan PBB- Abdullah menawarkan konsep “solusi 57 negara” kepada Israel.
Inti tawaran Abdullah, jika Israel mau menerima “solusi dua negara” dengan terciptanya negara. Palestina merdeka dan hidup berdampingan dengan Israel, maka negara Yahudi itu akan diakui oleh 57 negara muslim di PBB yang selama ini tidak mengakui keberadaan Israel. Jumlah tersebut setara dengan sepertiga negara di dunia.
“Kami menawarkan sepertiga dunia untuk bersepakat dengan Israel. Ke depan, tidak sekadar Sungai Yordania, Dataran Tinggi Golan, atau Sinai. Ke depan adalah Maroko di Atlantik dan Indonesia di Pasifik. Itu harga yang didapat (Israel),” papar Abdullah, merujuk pada bentangan dunia Muslim yang tidak mengakui keberadaan Israel.
Hingga saat ini, hanya dua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, yakniYordania dan Mesir. Artinya, kedua negara mengakui eksistensi Israel yang secara bertahap menguasai tanah Palestina sejak 1946.
Tidak heran, Raja Abdullah dan Presiden Mesir Hosni Mubarak selalu menjadi penghubung kedua pihak yang bertikai.
Pada bagian lain wawancaranya, Abdullah mengingatkan kegagalan upaya perdamaian Timur Tengah pada tahun ini akan meretas jalan bagi konflik baru antara Israel dan dunia Arab dalam 18 bulan ke depan. “Jika kita menunda negosiasi, akan ada konflik baru antara Arab atau muslim dan Israel dalam 12-18 bulan ke depan,” tegasnya.
Jalan panjang perdamaian Timur Tengah seakan menemui titik terang pada 2003, ketika Kuartet Timur Tengah menggagas peta jalan damai dengan “solusi dua negara”.
Bahkan pada akhir 2007 di Annapolis, AS, Israel dan Palestina menandatangani kesepakatan pembentukan negara Palestina merdeka sesegera mungkin. Presiden AS ketika itu, George W Bush, sangat optimistis Palestina merdeka akan terbentuk akhir 2008.
Namun, yang terjadi pada akhir 2008 justru serangan Israel ke Jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 1.300 warga Palestina. Lalu, tiga bulan kemudian, terjadi pergantian pemerintahan di Israel dari kelompok moderat pimpinan Perdana Menteri Ehud Olmert ke garis keras yang dikomandani PM Benjamin Netanyahu.
sangat skeptis
Netanyahu, yang pernah menjabat PM pada dekade 1990-an hingga kini tidak pernah menyinggung kemungkinan pembentukan negara Palestina. Fakta yang mendorong para penggagas perdamaian sangat skeptis dengan proses perdamaian ke depan. Tetapi, Abdullah menegaskan, “Kita perlu lempar handuk, hanya karena kelompok sayap kanan memimpin Israel saat ini.”
Sementara itu, di Washington DC, penguasa baru Gedung Putih, Presiden Barack Obama kembali merintis pendahulunya dengan menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, PM Netanyahu, dan juga Raja Abdullah.
Pertemuan yang akan berlangsung akhir bulan ini diharapkan dapat mengembalikan proses perdamaian ke jalan yang sudah terbentang. “Jika pertemuan ini gagal, berarti kita menuju konflik lainnya di Timur Tengah,” tegas Abdullah.
Di pihak lain, Senin waktu New York (Selasa WIB), Dewan Keamanan PBB mengadakan pembicaraan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian Timur Tengah, yang berujung pada pembentukan negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.
Duta Besar Rusia di PBB Vitaly Churkin yang mendapat giliran mengetuai 15 anggota Dewan Keamanan bulan ini menyebut pembicaraan tersebut sebagai upaya diplomasi penting menuju perdamaian.
Debat terbuka itu antara lain diikuti oleh para menteri luar negeri dari Rusia, Inggris, Prancis, Turki, Austria, Duta Besar AS di PBB Susan Rice, serta Sekjen PBB Ban Kimoon. (AFP/KJ/q)HARIANSIB
sumber
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment
Tinggalkan Pesan Anda